Rabu, 29 Februari 2012

Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik

. Pendahuluan
Prinsip pemerintahan yang baik (good governance) adalah buah nyata yang dihasilkan reformasi. Tidak dapat dipungkiri gerbong reformasi membawa dampak yang begitu besar terhadap pemerintahan di daerah. UU No. 5 Tahun 1974 yang dianggap sebagai biang keladi ketidakmampuan atau ketidakberdayaan daerah dalam menghadapi persoalan pembangunan di daerah diubah menjadi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Secara eksplisit dari perubahan UU ini diharapkan berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintahan dapat dikontribusikan kedaerah (local) secara berkeadilan melalui prinsip-prinsip otonomi.
Begitu besar paradigma baru yang ditawarkan UU No. 22 Tahun 1999 bagi pemberdayaan potensi daerah, senyatanya tidaklah diikuti dengan sinergi berbagai bidang hukum. Produk perundang-undangan yang seyogianya memberikan kontribusi harmonisasi terhadap suatu perubahan besar, nyatanya kurang memberikan andil. Kewenangan yang diberikan kepada daerah, hanya terbatas pada hitungan deret angka dan deret hitung. Daerah tidak menerima kewenangan utuh di bawah payung UU No. 22 Tahun 1999.
Apabila bila cara penyelenggaraan pemerintahan di masa Orde Baru kita katakan sungguh jauh dari praktik manajemen yang efisien, efektif, dan berkualitas. Diikuti birokratisme kental dan cara-cara represif, sehingga yang tampak adalah ciri-ciri birokrat yang menekankan pada peraturan dan prosedur administratif yang begitu berlebihan. Sebaliknya saat ini setelah UU No. 32 Tahun 2004 menggantikan posisi UU No. 22 Tahun 1999, "pemerintah daerah" yang merupakan institusi publik paling dekat dengan masyarakat, juga terjebak dalam birokratisme. Masyarakat bukannya mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan sekaligus bermutu dalam menumbuhkembangkan aktivitas-aktivitasnya, malah pemerintah daerah sendiri yang tampaknya meminta pelayanan.
Berbagai potensi perubahan sosial-ekonomi yang ada dalam masyarakat yang seharusnya didorong pemerintah daerah, tapi karena prosedur administrasi yang berbelit-belit dan kontrol yang ketat, potensi itu tidak bisa termanifestasikan. Kalaupun ada, perubahan sosial-ekonomi itu hanya manyangkut kalangan yang terbatas. Karena itu birokrasi di daerah menjadi kontraproduktif, lebih menunjukan kerja sebagai institusi publik yang konsumtif, yang menggerogoti keuangan negara, bahkan menyedot sumber-sumber daya sosial-ekonomi yang ada pada masyarakat, bukannya memfasilitasi dinamika masyarakat.
Di masa Orde Baru birokratisme pada pemerintah di daerah sesungguhnya bisa diletakkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki otonomi karena tidak bisa berbuat banyak dalam melayani kepentingan dan kebutuhan publik. Sistem mamajemen pemerintahan yang dirancang dan diimplementasikan lebih banyak didasarkan pada kebijaksanaan dan instruksi dari pemerintah pusat.
Dalam konteks persoalan pengambilan keputusan yang sentralistik itulah, mana mungkin pemerintah daerah di masa Orde Baru bisa mandiri. Ia hanya sebagai subordinasi dan langsung di bawah kontrol pemerintah pusat. Karakteristik birokratisme pemerintah daerah merupakan cermin dari otoritarianisme-birokratik negara itu sendiri. Tetapi, kondisi yang demikian ini menguntungkan pula pemerintah daerah karena bila ada yang mempertanyakan atau mengkritik kinerjanya yang birokratis itu, ia bisa berdalih, "Itu adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat!" Dengan demikian, merebaknya praktik KKN pada pemerintah daerah serta penyelenggaraan pemerintah yang tidak efisien dan cenderung reaktif disebabkan karena pemerintah daerah itu sendiri tidak memiliki otonomi. Ia bagian dari rezim negara Orde Baru yang otoriter-birokratik dan sentralistik.
Coba kita simak perdebatan awal sebelum keluarnya UU No. 5 Tahun 1974. Timbul perbedaan pendapat yang panjang mengenai pencantuman kata "di" pada judul "Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah" dalam pembahasan di DPR. Apakah kata "di" perlu dicantumkan atau tidak? Pada akhirnya, dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kata “di” dihilangkan untuk melekatkan kesan adanya “otonomi” daerah. Dengan demikian, kata "di" sangat penting artinya karena kata tersebut menunjukkan keotonomiannya. UU Nomor 5 Tahun 1974 mengatur mengenai pemerintahan yang ada di daerah, bukan mengatur pemerintah daerah. Ada suatu pesan normatif (gaya dan rasa bahasa) bahwa pemerintah daerah memang harus tunduk pada pemerintah pusat atas aturan-aturan yang dibentuknya tersebut.
Kembali ke persoalan Good Governance. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut seperangkat elemen haruslah dipenuhi seperti transparansi, partisipasi, penegakan hukum dan akuntabilitas. Tak pelak prinsip-prinsip ini telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Prinsip penegakan hukum misalnya adalah berfungsi untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Dikaitkan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, kedua prinsip ini akan berinteraksi secara langsung dengan aturan hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dimaksud melalui kepercayaan dan peran masyarakat.
Penegakan (handhaving) hukum adalah manifestasi kewibawaan negara hukum yang bersaranakan kepada UU. Legitimasi bahwa UU merupakan instrumen bekerjanya negara hukum selalu harus didefragment ulang pada setiap pengaturan dan penetapan persoalan berbangsa dan bernegara di Republik tercinta ini. Dengan kata lain kewenangan pengaturan seyogianya dikembalikan kepada representasi rakyat yang dipegang oleh DPR. Pemerintah "hanyalah" pelaku pelaksana (eksekutor) terhadap pengaturan yang telah dibuat DPR, bukan untuk mengatur secara luas. Perlu dipikirkan kembali praktek perundang-undangan di Indonesia dengan melihat pada aspek politik perundang-undangan, sehingga kewenangan (bevoegheid) pemerintahan (meliputi 3 cabang kekuasaan negara atau lebih) berjalan dalam koridor pembagian kekuasaan yang bersumber pada keinginan rakyat.
II. Makna Pemerintahan yang Baik
Prinsip pemerintahan yang baik adalah terjemahan dari istilah good governance yang berbeda dengan istilah good government (pemerintah yang baik). Konsep dasar good governance adalah pada pengelolaan jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik (the way of governance) pada satu sisi; dan pada sisi lain adalah berkaitan dengan berbagai upaya untuk menangani apa yang harus diatur, dibangun atau dilayani (the matters of governability). Dari dua konsep inilah lalu timbul pemikiran baru yang mengarah pada perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan, yakni dari pola tradisional menjadi pola kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sebagai wujud interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang demikian kompleks, dinamis dan beranekaragam.
World Bank memberikan 6 indikator yang menunjuk pada good governance ini. Pertama, akuntabilitas politik, dengan menguji tingkat penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan eksekutif dengan menetapkan sistem pemilihan dan batas waktu menduduki jabatan; kedua, beban untuk berkumpul dan berpartisipasi seperti di bidang keagamaan, sosial profesi, relawan, dan media; ketiga, jaminan hukum seperti keamanan, perlakuan hukum dan perlindungan dari campur tangan pihak luar; keempat, akuntabilitas birokrasi, yaitu menciptakan sistem untuk memonitor dan mengontrol kinerja dalam kaitannya dengan kualitas, inefisiensi, perusakan sumber daya alam dan transparansi dalam manajemen keuangan, pengadaan akunting, dan pengumpulan sumber dana; kelima, ketersediaan, validitas dan analisis informasi; dan keenam, manajemen sistem publik yang efektif dan efisien.
Secara lebih rinci dan konkret yang menjadi tugas pemerintahan dalam kerangka good governance ini adalah: menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan masyarakat yang beragam, menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing; menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka, dimana debat bebas mengenai isyu-isyu kebijakan bisa dilanjutkan; menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara, termasuk bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif, mengatur pasar menurut kepentingan publik, dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam, menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan; mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan, menopang sistem hukum yang efektif, yang menjamin perselisihan ditangani secara adil atau tidak diskriminatif.
Selanjutnya, memainkan peran ekonomis secara langsung, yaitu sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikroekonomi, plus penyediaan infrastruktur "membudayakan" masyarakat--pemerintah untuk mampu merefleksikan nilai dan norma yang berlaku secara luas dalam kehidupan masyarakat, tapi juga bisa membantu dalam pembentukan nilai dan norma tersebut melalui nilai pendidikan dan ragam media; melaksanakan sistem administrasi yang efisien dan efektif, yaitu mempertahankan pelayanan kepada warga negara kualitas yang tinggi, memproteksi lingkungan agar tidak dieksploitasi secara sembarangan, dan mendorong aliansi regional dan transnasional, serta meraih sasaran global.
Keseluruhan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) ini disarikan oleh UNDP ke dalam 8 karakter, yaitu: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness & effeciency, accountability, dan strategic vision.
III. Prasyarat Penerapan Pemerintahan yang Baik
Hal yang paling penting untuk mendukung penerapan good governance ini adalah prasyarat. Ada dua prasyarat yang harus dipenuhi untuk implementasi good governance, yaitu perubahan pada internal organisasi dan keterlibatan, baik langsung atau tidak dari institusi kemasyarakatan.
Dalam konteks perubahan internal organisasi; pertama, struktur organisasi pemerintah di daerah harus mengalami perubahan, ramping, dan lebih sederhana. Ini dimaksud untuk memotong jalur birokrasi, memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan, dan kedua, mengurangi biaya operasional, yaitu mengurangi jumlah karyawan. Ini untuk mengurangi beban biaya bagi membayar pegawai serta mengoptimalkan kemampuan kerja pegawai itu sendiri. Ketiga, melakukan proses teknologisasi. Sarana kerja harus diubah tidak bertumpu pada teknologi yang manual, tapi harus mulai menggunakan teknologi informasi. Hal ini untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan serta mengintegrasikan diri pada jaringan informasi yang lebih luas, melewati batas regional nasional yang sudah jadi tuntutan imperatif dalam sistem perekonomian dan kebudayaan global.
Kita sadarii mungkin prasyarat perubahan internal organisasi itu untuk waktu dekat tidak bisa dilakukan secara mendadak. Karena pemberlakuan otonomi daerah, daerah dibebani pelimpahan pegawai yang berasal dari pusat, sementara keuangan pemerintah daerah masih terbatas. Tetapi, selangkah demi selangkah, perubahan organisasi dan teknologi itu harus tetap dilaksanakan. Umpamanya pemerintah daerah tidak lagi menerima pegawai baru yang bukan pelimpahan dari pusat untuk beberapa tahun mendatang. Struktur organisasi bisa mulai dirampingkan, masing-masing bagian diperluas tugas dan fungsinya. Perluasan fungsi sekaligus menampung jumlah karyawan hasil dari pelimpahan itu. Juga proses teknologi informasi sudah bisa mulai supaya daerah segera bisa mengakses berbagai informasi dari berbagai tempat di belahan dunia untuk kepentingan daerah sendiri.
Sementara itu, prasyarat kedua untuk mendukung jalannya good governance bersangkut-paut dengan peran institusi-institusi kemasyarakatan. Premis ilmu sosiologi menyebutkan bahwa setiap institusi akan mengalami kesukaran untuk bisa mengubah, memperbaiki citra dan kinerjanya jika tidak memperoleh bantuan dan pengawasan dari institusi di luar dirinya. Konsep good governance dilandasi oleh premis ilmu sosiologi ini, bahkan mejadikan salah satu prasyarat utama bagi implementasinya. Apabila kita dekati dari sudut pandang demokrasi, maka prasyarat kedua ini berkait erat dengan prinsip keterbukaan yang merupakan syarat minimum demokrasi yang merupakan suatu conditio sine quanon.
Harus diakui penerapan good governance itu tidak akan sekali jadi. Di sini masalahnya adalah menyangkut pengalaman, bahwa organisasi pemerintah di daerah sekarang belum banyak memiliki pengalaman dalam melaksanakan konsep good governance. Implementasi good governance, pertama, dengan belum dimilikinya pengalaman yang memadai, kelompok sipil masyarakat harus membantu proses pembelajaran pemerintah daerah dalam upaya menerapkan konsep good governance. Kedua, di samping memberikan dukungan dan konsultasi, juga kelompok sipil masyarakat harus berperan sebagai penekan dan pengontrol agar pemerintah daerah memiliki kemauan politik untuk menerapkan atau mempraktikan good governance tersebut.
Melalui prasyarat kedua inilah otonomi daerah memiliki kegunaan langsung bagi masyarakat, bukan sekadar untuk pemerintah daerah sendiri karena di situ ada keterlibatan masyarakat. Selama ini otonomi daerah hanya menjadi wacana dan praktik untuk kemandirian pemerintah daerah tanpa banyak membincangkan di mana posisi dan peran masyarakat dalam otonomi tersebut.
Juga dengan adanya peran institusi-institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, hal itu berarti menunjuk adanya demokratisasi yang partisipatif. Masyarakat yang terepresentasikan dalam berbagai institusi kenegaraan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Disinilah konsep good governance berhubungan dengan demokrasi karena di dalam konsep good governance negara melalui institusi pemerintahannya dituntut bermitra dengan masyarakat dan satu sama lain saling mengontrol.
Implementasi asas akuntabilitas pada dasarnya merupakan usaha dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan dipercaya. Salah satu syarat untuk dapat mengimplementasikan azas akuntabilitas adalah sumberdaya manusia yang berkualitas, dalam arti bahwa aparatur pemerintah haruslah professional, dengan ciri-ciri: memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa berkompetisi/bersaing secara jujur dan sportif, menjunjung tinggi etika profesi

IV. Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam UU No. 32 Tahun 2004 Dan Penerapanya Dalam Pemerintahan di Daerah
Apakah UU No. 32 Tahun 2004 mengatur prinsip pemerintahan yang baik? Mari kita lihat beberapa pasal terkait dalam UU ini, yaitu:
Pasal 23 ayat (2):
Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan (cetak miring penulis).
Pasal 139 ayat (1):
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
(hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR)
Filosofi yang mendasari pengaturan pengelolaan keuangan daerah dalam Pasal 23 ayat (2) ini adalah prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Menjadi catatan untuk kita bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih terkendala oleh tersendatnya aturan main yang mengikatnya (lihat frasa kata yang dicetak miring), baik dalam tingkatan peraturan hubungan pusat dan daerah, maupun antara lembaga-lembaga di daerah, misalnya antara DPRD dan Pemerintahan Daerah. Sekalipun sejumlah peraturan dikeluarkan, baik setingkat undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Keputusan Menteri, tetap saja terdapat kendala. Kita sadari bahwa UU No. 32 Tahun 2004 ini menggotong: pertama, spirit desentralisasi yang secara ekonomi menekankan pada upaya efisiensi dan efektifitas pengelolaan Sumber daya daerah untuk meningkatkan "pelayanan umum" dan "kesejahteraan masyarakat" di daerah; kedua, spirit good governance yang mengedepankan "transparansi, akuntabilitas" dan mendekatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; serta ketiga, spirit UU Pemerintahan Daerah ini membawa konsekuensi pada penyerahan urusan dan pendanaan (money follows functions). Hanya saja sejauh mana spirit tersebut sudah diadopsi dalam instrumen praktek pengelolaan keuangan daerah.
Pengaturan PP No. 108/2000 dan PP No. 105/2000, misalnya, setidaknya mengandung sejumlah kekeliruan atau tabrakan dengan UU yang lebih atas. Sejumlah peraturan yang dibuat, baik UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 (Pasal 69 ayat (4): "ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD (rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dengan peraturan pemerintah belum terbit), masih mengandung multi interpretasi, bahkan penolakan dari daerah. Ada ketidak konsistenan antara satu peraturan yang lebih tinggi dan peraturan di bawahnya, yang lebih diwarnai intervensi kepentingan politik otoritas pusat dan daerah untuk kepentingan sendiri-sendiri.
Sementara itu prinsip keterbukaan pemerintahan melalui peran serta (inspraak) masyarakat yang diatur dalam Pasal 139 ayat (4) juga masih menyisakan problematika hukum. Penjelasan pasal mendelegasikan pengaturan peran serta ini ke dalam bentuk "Peraturan Tata Tertib DPRD", padahal kita pahami bahwa tata tertib bukanlah berisikan pengaturan ke luar tetapi sebatas pengaturan internal DPRD, sehingga menjadi pertanyaan terhadap keberlakuan norma peran serta tersebut.
Prinsip keterbukaan ini merupakan conditio sini quanon dari asas demokrasi. Keterbukaan memungkinkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam prosedur rancangan perda, masyarakat berkemungkinan untuk ikut mengetahui (meeweten), ikut memikirkan (meedenken) bermusyawarah (meespreken), ikut memutuskan dalam rangka pelaksanaan (meebeslissen) dan ikut memutus (medebeslissingsrecht). Seyogianya keterbukaan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat dapat dibuat dalam suatu UU (norma) administrasi sendiri, sehinga cita negara hukum dan asas kekuasaan berdasarkan hukum secara nyata dapat diwujudkan.
Tidak berlebihan menyatakan pengaturan prinsip pemerintahan yang baik belum mendapat porsi real dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan dalam Peraturan Tata Tertib jauh untuk dapat dikatakan "telah mengadopsi spirit good governace dalam instrumen aturan hukum". Di Belanda, asas keterbukaan yang mulanya disebut asas "fair play" diadopsi dalam AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik) dan sejak tahun 1980 asas ini dimasukan ke dalam wet (UU) dan asas ini kemudian dikenal dengan sebutan openbaarheid van bestuur. Bagaimana di Indonesia?

VI. Beberapa Langkah yang Perlu Dilakukan Untuk Terciptanya Local Good Governance
Pertama, amandemen UUD 1945: Langkah ini sangat penting, karena mempengaruhi peraturan-peraturan di bawahnya. Konflik politik yang terjadi sepanjang riwayat negeri ini, bersumber dari mutu konstitusi. Rekomendasi Komisi Konstitusi patut dijadikan acuan perbaikan, khususnya yang menyangkut substansi kemanusiaan ataupun hubungan antar lembaga demokrasi. Apabila konstitusi belum diamandemen, sulit berharap perjalanan good governance akan menemukan arah yang tepat.
Kedua, penegakan hukum masalah korupsi dan pengawasan yudisial: Kedua lembaga yang berwenang dalam hal ini harus powerful dan dilindungi hukum. Lembaga anti korupsi harus juga mampu masuk ke wilayah-wilayah rawan, seperti militer, dan jaringan pejabat tinggi negara. Lembaga antikorupsi harus juga tertutup dari semangat partisan, apalagi politisi. Kalau hanya sebatas pengumuman harta kekayaan yang ditulis sendiri, seperti haru-biru politik dalam setahun ini, itu, merupakan tipuan atas transparansi dan akuntabilitas pejabat-pejabat negara, baik sipil maupun militer. Pengumuman itu tidak ada gunanya, apabila tidak diselidiki asal-usul dari kekayaan itu.
Untuk lembaga pengawasan yudisial juga diharapkan mampu mengawasi pelaksanaan penerapan hukum yang compang camping, pengawasan preventif dan refresif (Komisi Yudisial ?) yang melibatkan hakim dalam mafia peradilan perlu menjadi perhatian Komisi Yudisial dan meletakkan lembaga yudisial sebagai lembaga independen; Intervensi kekuatan-kekuatan politik atas lembaga seperti MA, masih menunjukkan bahwa utang politik sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam tingkatan paling tinggi, adalah menerapkan prinsip-prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power), yang dilakukan di pusat dan daerah. Otonomi daerah harus ditingkatkan menjadi otonomi kekuasaan yang berbasiskan lokal. Apabila perlu, dibuat berbagai perangkat demokrasi lokal, termasuk lembaga-lembaga pengawasan kinerja parlemen dan pemerintahan lokal, oleh kalangan perguruan tinggi dan civil society lainnya.
Ketiga, debirokratisasi; Birokrasi Indonesia adalah sumber kemacetan dalam merespons tuntutan publik, juga lamban dalam menjalankan tugasnya. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang banyak, menimbulkan inefisiensi, di samping penumpukan tugas di salah satu level birokrasi. Kepala Desa, misalnya adalah korban dari model birokrasi semacam ini, karena menerima tugas nasional dan lokal dari jajaran birokrasi di atasnya, nyaris bersamaan. Dalam skala yang lebih kecil, Posyandu juga mengalami penumpukan tugas, karena bias datang dari Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, belum lagi dari birokrat swasta semacam Dharma Wanita, Kadin, KNPI, dan Lembaga-Lembaga Pusat dan daerah, yang ingin menunjukkan “belas kasih” mereka dengan model sinterklas. Dengan kata lain banyaknya kebijakan pemerintah yang bernuansa “top-down”, sehingga memperlihatkan dominasi Pemerintah Pusat yang sangat tinggi. Akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal. Lebih jauh dampaknya akan menimbulkan perbedaan dan konflik-konflik sosial dan lingkungan yang menjadi mahal untuk mengatasinya
Keempat, persebaran ilmu pengetahuan; Pemberdayaan daerah otonom, juga mesti diimbangi dengan melakukan distribusi ilmu pengetahuan secara bersamaan dan merata. Bukan hanya dalam arti “muatan lokal” dalam sistem pendidikan nasional, terutama sekali dalam soal divesifikasi atas sumber-sumber ilmu pengetahuan, seperti tenaga pengajar, buku-buku, dan sarana-sarana pendidikan lainnya. Jakarta jangan lagi menjadi kiblat bagi kaum akademis agar dapat hidup layak, melainkan langsung bisa berkiprah di daerah. Bagi lembaga-lembaga donor luar negeri, kebijakan ini sedikit banyak sudah dikembangkan, dengan melakukan “kontrak kerja” dengan calon dari peraih beasiswa yang disponsorinya untuk berkiprah di daerah. Pemerintahan daerah harus makin banyak mengeluarkan ikatan dinas bagi kalangan mudanya untuk studi di manapun, lalu kemudian kembali ke daerah, terutama untuk bidang manajemen, industri, kelautan, dan agribisnis. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta bisa bersinergi menetapkan kebijakan ke depan yang berorientasi pada mutu dan profesionalitas. Kurikulum PTN dan PTS juga harus berbasi kinerja kompetensi dengan memperhatikan muatan lokal.
Kelima, media massa independen; Media massa tidak semuanya harus bersifat profit, bisa saja juga bersifat nonprofit. Media massa seperti ini yang dibutuhkan dengan berorientasi kepada kepentingan lokal, dan langsung menyalurkan berita-berita yang bersifat bottom up, sembari melakukan pendidikan dalam arti luas. Sebagai perbandingan, kebanyakan media massa di Jakarta sudah terkooptasi oleh kepentingan politik atau modal, sehingga lebih bersifat misionaris, ketimbang public service. Dengan tumbuhnya media massa independen dan lokal itu tentu saja harus diimbangi dengan kerja sama intensif dengan kalangan masayarakat madani lainnya
Terdapat empat belas prinsip yang dapat terhimpun dari telusuran wacana good governance, yaitu:
1. Wawasan ke Depan (visionary);
2. Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency);
3. Partisipasi Masyarakat (participation);
4. Tanggung Gugat (accountability);
5. Supremasi Hukum (rule of law);
6. Demokrasi (democracy);
7. Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency);
8. Daya Tanggap (responsiveness);
9. Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness);
10. Desentralisasi (decentralization);
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private Sector and civil society partnership);
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce Inequality);
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental protection);
14. Komitmen Pasar yang Fair (commitment to Fair Market);
Keempat belas prinsip good governance tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis)
Semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi implementasi yang tepat sasaran.
2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan)
Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.
3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat
Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat.
4. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab/ bertanggung gugat (akuntabel)
Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.
5. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum
Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.
6. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus
Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.
7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi
Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.
8. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif)
Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur & sumber daya secara efisien & efektif
Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.
10. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi
Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.
11. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat
Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.
12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan
Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (equity of the law) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.
13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup
Daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.
14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar
Pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antardaerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.
Prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana tersebut diatas hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah
a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
c. Menyediakan public service yang efektif dan accountable
d. Menegakkan HAM
e. Melindungi lingkungan hidup
f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
2. Sektor Swasta
a. Menjalankan industri
b. Menciptakan lapangan kerja
c. Menyediakan insentif bagi karyawan
d. Meningkatkan standar hidup masyarakat
e. Memelihara lingkungan hidup
f. Menaati peraturan
g. Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat
h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM
3. Masyarakat Madani
a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
b. Mempengaruhi kebijakan publik
c. Sebagai sarana cheks and balances pemerintah
d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
e. Mengembangkan SDM
f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

VII. Penutup
Prinsip-prinsip good governance sudah banyak ditata, baik secara etik, moral, juga kajian-kajian akademis. Seperti disebutkan di muka, yang mendesak sebetulnya adalah pelembagaan dari prinsip-prinsip dasar itu (institusionalisasi), termasuk disini pelembagaan hukum melalui pengaturan dalam UU misalnya. Apabila memang di tingkat pusat sulit mencapai kesepakatan, pelembagaan di tingkat daerah (local good governance) sangat memungkinkan. Pelembagaan hukum tingkat daerah dapat dilakukan melalui Perda Propinsi, Kota, Kabupaten ataupun melalui pelembagaan Peraturan Desa.
Penegakan good governance merupakan salah satu syarat mutlak dan minimum bagi tumbuh kembangnya demokrasi dalam tataran praktis. Taruhan terbesar terhadap perjalanan demokrasi di negeri ini, juga taruhan kalangan civil society (madani), terletak pada bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Sekali lagi, prinsip itu antara lain: akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas, juga berkembangnya sektor swasta (private sector) dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Akhirnya harapan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk pendidikan) berdasarkan pada good governance merupakan suatu keharusan dalam era globalisasi. Tidak ada kata terlambat. Sinergi dalam semua aspek pembangunan dengan menempatkan peruntukan selaras dengan porsinya masing-masing akan memberi sebersit sinar harapan untuk Indonesia jaya!
Reaksi:

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Online Project management